Laman

Sabtu, 04 Januari 2014

Penyadapan Australia Terhadap Indonesia

Penyadapan adalah bagian dari kegiatan intelijen untuk mengumpulkan data
dan informasi. penyadapan bisa dilakukan secara acak atau sasaran tertentu.
Obyeknya bisa perorangan ataupun institusi. Penyadapan merupakan salah satu contoh dari e-Government untuk melindungi negaranya.

Dugaan penyadapan, diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris dilakukan aparat intelejen Australia terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Herawati.


Beberapa alasan mengapa Australia dan Amerika menyadap Indonesia :

1.    Menurut Anggota DPR Poempida Hidayatulloh menduga Australia melakukan penyadapan karena takut Indonesia menjadi negara besar dan secara geopolitik, Australia tersingkir dari peradaban. Dalam penyadapan sebuah informasi adalah sesuatu yang sangat berharga. Siapa yang bisa menguasai informasi mereka akan memiliki akses untuk bertindak lebih cepat dan tepat dari siapa pun.

2.    Menurut Mantan Panglima TNI Djoko Santoso, upaya memata-matai Indonesia terjadi sejak dahulu untuk berbagai kepentingan dari politik hingga ekonomi. "Indonesia itu negara yang sangat besar, sumber daya yang melimpah. Sehingga ketika suatu negara mengetahui secara jelas informasi itu maka mereka akan berkuasa di Asia Tenggara karena Indonesia paling besar di Asia Tenggara," katanya. Ia mengatakan, penyadapan kepada para pemegang keputusan di Indonesia sangat dimungkinkan. Karena penyadap ingin mengetahui pihak mana yang bisa dilobi untuk merebut sumber daya alam Indonesia.


Sejauh ini, aturan penyadapan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, seperti yang berlaku di negara-negara lain, tindakan penyadapan dilarang di Indonesia, kecuali untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya sangat dibatasi oleh undang-undang. Umumnya, tujuan tersebut terkait dengan penegakan hukum. Sejalan dengan itu, pihak yang diberi kewenangan melakukan penyadapan juga terbatas.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, misalnya, menegaskan bahwa “...pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang” (penjelasan Pasal 40).

Di luar UU Telekomunikasi, beberapa peraturan perundang-undangan yang juga mengatur tentang tindak penyadapan antara lain UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada tingkat di bawah undang-undang, terdapat Permenkominfo No 11/PER/M.KOMINFO/020/2006. Atau pada lembaga penegak hukum tertentu seperti KPK memiliki standard operating procedure tentang teknis penyadapan.

Ragamnya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan sayangnya mengandung kelemahan. Satu aturan bertentangan atau tidak sejalan dengan aturan yang lain. UU Telekomunikasi yang dibentuk sebelum lahirnya KPK, misalnya, belum mengakomodir keberadaan lembaga pimpinan Tumpak Hatorangan Panggabean ini. Atau prosedur penyadapan yang diatur dalam UU Narkotika berbeda dengan prosedur yang selama ini digunakan KPK. Akibatnya, tindakan penyadapan oleh penegak hukum berjalan sporadis.


Beberapa cara atasi penyadapan Australia menurut menkominfo :

1.    Memastikan kembali, keamanan jaringan yang digunakan sebagai jalur komunikasi RI-1 dan RI-2 sesuai SOP Pengamanan VVIP.

2.    Memeriksa ulang seluruh sistem keamanan jaringan (umum-evaluasi).

3.    Mengevaluasi outsourcing jaringan (kalau ada) perketat perjanjian kerja sama.

4.    Memastikan hanya APH yang berwenang melakukan penyadapan. KPK-Kepolisian-Kejaksaan-BIN dan BNN.

5.    Memeriksa apakah ada penyusup-penyusup gelap penyadapan oleh oknum swasta ilegal.

6.    Melakukan pengujian (audit) terhadap sistem perangkat lunak yang digunakan apakah ada "back door" atau "bot net" yang dititipkan oleh vendor.

7.    Melakukan pengetatan aturan terkait perlindungan data pelanggan, registrasi, informasi pribadi sebagai modern licensing.



Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/19/anggota-dpr-australia-menyadap-agar-indonesia-jadi-lemah-dan-tidak-besar, http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/09/mw02bd-djoko-santoso-penyadapan-indonesia-untuk-tahu-siapa-yang-bisa-dilobi, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b2db054f0290/sinkronisasi-regulasi-tentang-penyadapan, http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-7-cara-kominfo-atasi-penyadapan-australia.html.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar